LEBAK, BEBASberita.com - Momen Halal Bihalal di Pendopo Bupati Lebak, Provinsi Banten, pada Senin (30/3/2026) yang sedianya hangat penuh kekeluargaan, berubah mencekam. Hal ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Bupati Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya yang menyinggung masa lalu wakilnya yakni Amir Hamzah.

Bupati Hasbi secara terbuka menyebut Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sebagai mantan narapidana (napi) yang seharusnya bersyukur bisa menjabat sebagai wakil bupati. Ucapan ini sontak memicu ketegangan di depan para tamu undangan dan ASN Pemkab Lebak.

Ketegangan bermula saat Bupati Hasbi menyoroti manuver kebijakan Amir Hamzah yang dinilai menabrak aturan birokrasi, terutama terkait pemanggilan kepala dinas ke kediaman pribadi. Hasbi mengingatkan bahwa tugas wakil bupati telah diatur ketat dalam Undang-Undang.

"Wakil Bupati itu dalam Undang-Undang ASN Pasal 66 sudah jelas tugasnya. Tidak boleh memanggil kepala dinas ke rumahnya," ujar Hasbi.

Puncak konflik terjadi saat Hasbi mengeluarkan sindiran tajam dalam bahasa Sunda yang mengarah pada serangan personal. "Uyuhan bae mantan narapidana geus jadi wakil bupati, bersyukur," cetus Hasbi di hadapan audiens.

Usai insiden yang viral tersebut, Bupati Hasbi mencoba mendinginkan suasana. Ia mengklarifikasi bahwa pernyataannya tidak bermaksud menyerang secara pribadi, melainkan hanya gaya bicaranya yang memang memiliki intonasi tinggi.

"Jangan salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Pak Amir Hamzah juga pernah mendapat penghargaan," kata Hasbi.

Ia bahkan menambahkan bahwa penyebutan status "mantan warga binaan" tersebut adalah bentuk apresiasi atas prestasi Amir yang mampu bangkit. "Kalau tidak salah dari Indoposco, beliau disebut sebagai mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati berprestasi. Itu sebuah prestasi," katanya.

Mendengar sindiran tersebut, Amir Hamzah langsung berdiri dari kursinya dan nyaris menghampiri Hasbi sebelum akhirnya dihalangi oleh sejumlah ASN. Amir menilai ucapan tersebut sangat tidak pantas, apalagi disampaikan dalam forum resmi yang seharusnya menjadi momen saling memaafkan.

"Saya saat itu merasa terhina dan sakit hati," ungkap Amir Hamzah.

Ia menekankan bahwa sebagai pejabat publik, etika dan tata krama politik harus tetap dijaga. Menurutnya, seorang bupati seharusnya menjadi sosok yang menyatukan, bukan justru memecah belah dengan kata-kata yang menjatuhkan martabat orang lain.

"Kita berpidato, ini masalah kenegaraan. Ada tata krama, sopan santun politik, dan etika. Kita orang-orang berpendidikan, seharusnya menjaga perkataan," tegas Amir.

Editor : Igoen Josef