SUBANG, BEBASberita.com - Ratusan sopir truk di Kabupaten Subang melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup jalan utama penghubung Subang - Bandung, tepatnya di simpang Museum Subang, Wisma Karya, Kamis (19/6/2025) sore.

Aksi tersebut berlangsung selama empat jam, membuat jalur vital tersebut lumpuh total akibat deretan truk yang sengaja diparkir di badan jalan.

Dalam aksinya massa menyuarakan penolakan terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah yang memperketat aturan zero over dimension over load (ODOL). Para sopir menilai aturan itu memberatkan mereka yang bekerja di sektor logistik dan angkutan barang, terutama di daerah.

“Tuntutan kami jelas, tolak ODOL. Ini suara semua sopir!” tegas Syahrin, salah satu koordinator aksi.

Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2025 yang membatasi jam operasional kendaraan berat. Mereka menilai aturan tersebut semakin mempersempit ruang gerak sopir di tengah tekanan industri logistik yang tidak ramah terhadap aturan ODOL.

Oleh sebab itu, salah satu tuntutan utama aksi adalah bertemu langsung dengan Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita. Mereka ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, kekecewaan muncul saat mengetahui sang bupati tidak berada di lokasi.

“Kalau tidak digubris, kami akan bertahan di sini bahkan sampai tiga hari,” ancam Syahrin.

Syahrin juga menyebut, tidak menutup kemungkinan sopir akan melakukan sweeping terhadap kendaraan truk yang tidak ikut aksi.

Aksi menolak aturan ODOL juga dilakukan oleh supir truk di Subang Selatan. Puluhan sopir truk di kawasan Lingkarcagak, Kecamatan Jalancagak, menggelar aksi simpatik dengan parkir massal dan ngopi bareng. Aksi damai ini menjadi bentuk solidaritas terhadap gerakan nasional menolak kebijakan Zero ODOL.

Deretan truk berbagai ukuran terparkir rapi di sisi jalan sejak pagi. Para sopir berkumpul dalam suasana santai namun sarat pesan, yaitu kebijakan ODOL dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada pekerja logistik di akar rumput.

“Kami tidak bisa kerja. Kami cuma nurut sama perusahaan. Kalau bawa muatan sesuai aturan, truk kami dianggap tidak efisien,” keluh Maryono, sopir truk dari kawasan Jalancagak.

Samsudin, sopir lainnya, mempertanyakan keadilan penerapan aturan ODOL.

“Kenapa proyek pemerintah masih pakai truk ODOL, tapi sopir swasta yang kena sanksi? Ini kebijakan harus adil ke semua,” katanya.

Aksi sopir truk ini terjadi serentak di berbagai daerah Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap implementasi Zero ODOL yang dinilai terlalu mendadak dan tidak memperhatikan dampak sosial ekonomi bagi para pengemudi.

Pemerintah memang mengklaim kebijakan ODOL penting untuk keselamatan jalan dan perlindungan infrastruktur. Namun, sopir meminta transisi yang lebih manusiawi, pendampingan usaha, serta kebijakan yang memperhatikan kenyataan di lapangan.

“Kami hanya ingin hidup layak, bekerja dengan tenang. Bukan dimusuhi oleh aturan yang tak berpihak,” ucap Maryono.