KAB.SUKABUMI, BEBASberita.com - Keberadaan tambang emas di wilayah Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi mendapat protes warga karena dianggap telah mencemari puluhan hektare area persawahan di wilayah itu. Warga pun kemudian menuntut pemerintah untuk menutup tambang tersebut karena berimbas pada gagal panen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cihaur Asep Permadi justru terkesan berpihak pada pengusaha tambang dengan mengatakan, itu hanya persepsi (pendapat pribadi) warga. Menurut dia salah satu penyebab dari keberadaan lumpur tersebut adalah karena tingginya curah hujan.

"Saya tidak bisa menyimpulkan apa penyebab yang membuat ada lumpur ke sawah. Tapi saya menganggap curah hujan yang tinggi adalah salah satu penyebabnya. Namun karena wilayah warga berada di perbatasan dengan area tambang, akhirnya muncul persepsi bahwa perusahaanlah yang menyebabkan kerusakan itu," kata Asep saat memberikan klarifikasi dalam Rapat Klarifikasi di ruang rapat Sekda Kabupaten Sukabumi, Selasa (8/4/2025).

Rapat Klarifikasi ini dipimpin langsung oleh Sekda Ade Suryaman dan dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PMPTSP, Pemerintah Kecamatan Simpenan, Pemerintah Desa Cihaur, perusahaan tambang serta stakeholder terkait lainnya.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, bahwa sejak lahan sorgum dibuka pada 2023 sampai saat ini air yang berasal dari Kiaragaling ini masih tetap mengalir. Untuk mengatasi masalah ini pihak pengelola sorgum siap membuat tanggul penahan lumpur.

"Terkait masalah ini pihak pengelola sorgum menyatakan siap membuat tanggul penahan lumpur. Selain itu, dari hasil pertemuan dengan warga, ditemukan bahwa aliran dari Kiaragaling juga berkontribusi terhadap aliran lumpur yang mengalir ke area sawah," jelasnya.

Sementara ditempat berbeda, Bupati Sukabumi, Asep Japar (Asjap) mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat untuk membahas soal ijin tambang emas tersebut.

“Kita akan koordinasikan dengan pihak provinsi karena yang mengeluarkan izin bukan dari kita. Tapi kan kalau ada masalah di daerah, ya kita juga yang kena imbasnya. Itu yang akan kita tindaklanjuti,” jelasnya.

Asjap menegaskan, pihaknya tidak akan segan memberikan tindak tegas terhadap pengusaha tambang bila benar hanya menimbulkan dampak buruk pada masyarakatnya.

"Kita juga harus berpihak kepada rakyat. Kalau misalkan tambangnya tidak jelas, perencanaannya tidak matang dan merugikan lingkungan, mau tidak mau sebagai pemerintah kita harus bersikap. Kasihan masyarakat,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya warga Desa Cihaur mengeluhkan lahan pertanian mereka tercemar lumpur dan menyebabkan gagal panen. Luas lahan terdampak ditaksir mencapai 40 hingga 50 hektare. Citra udara memperlihatkan sawah yang semula hijau kini berubah menjadi kolam lumpur, dengan air keruh menggenang luas.

Editor : Igoen Josef