MAJALENGKA, BEBASberita.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Muladi mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Presiden Prabowo pada acara panen raya di Majalangka Senin (7/4/2025). Kepada Presiden Dedi "Curhat" soal nasib petani di Jawa Barat.

Satu hal yang menjadi sorotan yaitu soal alih pungsi lahan pertanian. Dedi mencontohkan, di Bekasi lahan pertanian sudah hampir habis akibat adanya alih pungsi lahan. Dedi menyebut, bila di tempat lain selalu ada perluasan lahan pertanian atau ekstensifikasi, di Jawa Barat justru sebaliknya.

"Lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Salah satunya adalah Bekasi. Di daerah Bekasi itu (lahan pertanian) sudah hampir habis. Mudah-mudahan (ada solusi). Tetapi, itu masih ada problem, Pak. Karena tata ruangnya masih pakai yang lama di Jawa Barat, Pak. Kabupaten-kotanya masih pakai (tata ruang) yang lama. Sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun,” imbuhnya.

Terkait masalah ini, menurut Dedi perlu ada antisipasi terutama dalam hal pengurusan izin. Dia menyampaikan bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat kerap kali memungkinkan terbitnya izin meski yang digunakan adalah area persawahan atau pertanian.

”Sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi, ketika orang mengajukan izin (berusaha di area) sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Itu harus diantisipasi,” jelas Dedi Mulyadi.

Dedi mengaku, terkait masalah tersebut dirinya telah mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) yang intinya melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun. Khususnya lahan-lahan pertanian dan lahan-lahan hijau. Dia ingin semua tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Dua poin lain yang juga disampaikan Dedi ke Presiden yaitu soal pupuk yang berdampak pada mahalnya biaya produksi pertanian dan BPJS khusus petani yang dinilai tidak berpungsi baik.

Editor : Igoen Josef